Perlindungan Hukum Lingkungan Laut pada Aktivitas Pertambangan Laut Dalam di Kawasan Dasar Laut Internasional (The Area)

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum yang diberikan UNCLOS 1982 dan instrumen hukum internasional terkait lainnya terhadap lingkungan Kawasan Dasar Laut Internasional (the Area) yang terancam dampak destruktif akibat aktivitas pertambangan laut dalam (DSM).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang terdiri atas beberapa instrumen hukum internasional berkaitan dengan tata kelola laut dan perlindungan lingkungan, termasuk pelbagai instrumen soft law. Di samping itu, digunakan pula bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, prosiding, laporan terbitan otoritas terkait, dokumen-dokumen persiapan (preparatory works) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan literatur-literatur relevan lainnya.
Temuan utama hasil penelitian ini mengungkap beberapa permasalahan hukum di dalam pengaturan perlindungan lingkungan the Area, meliputi: 1) Beroperasinya ISA dengan mandat ganda saling bertentangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982, yakni sebagai promotor dan pelaksana DSM sekaligus regulator yang membentuk aturan perlindungan lingkungan laut the Area akibat dampak DSM; 2) Ketidakpastian hukum mengenai perlindungan keanekaragaman hayati the Area; 3) Berbagai tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional; dan 4) Tidak adanya ruang partisipasi bagi negara pantai untuk mengajukan penyelesaian sengketa di hadapan Seabed Dispute Chamber.