Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Materi Sanksi Pidana Dalam Peraturan Kepala Daerah

Muhammad Haeril Hartani AR (B11116102), Tinjauan Yuridis
Terhadap Pengaturan Materi Sanksi Pidana Dalam Peraturan Kepala
Daerah (Di bawah bimbingan Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing
Utama, dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing
Pendamping). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan materi sanksi pidana dalam peraturan kepala daerah dan penetapan sanksi oleh pemerintah daerah dalam konteks penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara presktiptif-normatif. Adapun hasil penelitian ini, adalah 1) Sanksi yang diatur dalam berbagai Perkada yang diteliti berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, kedua jenis sanksi tersebut hanya dapat dimuat dalam Undang�Undang; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2) Pemerintah Daerah dapat saja menetapkan sanksi pidana dalam konteks penanganan Covid-19 dan bila hendak mengatur
tentang ketentuan sanksi baik administratif maupun pidana, dituangkan dalam bentuk Perda dan bukan dalam bentuk Perkada.