Akbar, Ulfah (2022) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TRANSAKSI PROPERTI ANTARA DEVELOPER DAN USER. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/23187/1.hassmallThumbnailVersion/B11116051_skripsi_21-10-2022%20cover1.png)
![](/23187/1.haspreviewThumbnailVersion/B11116051_skripsi_21-10-2022%20cover1.png)
B11116051_skripsi_21-10-2022 cover1.png
Download (152kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116051_skripsi_21-10-2022 1-2.pdf
Download (3MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116051_skripsi_21-10-2022 dp.pdf
Download (173kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B11116051_skripsi_21-10-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
Ulfah Akbar (B11116051) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Properti Antara Developer Dan User, dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai pembimbing utama dan Nurfaidah Said sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi properti secara angsuran dan alasan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyelesaikan sengketa wanprestasi atas transaksi properti secara angsuran.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan para pihak dan lembaga yang terkait dengan permasalahan perumahan Bumi Zarindah Gowa. Selain itu, dilengkapi dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam melakukan transaksi properti secara angsuran yaitu dengan adanya pemenuhan hak-hak konsumen oleh developer yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Konsumen dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak developer yang tidak memenuhi kewajiban khususnya terkait penyerahan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang telah dibeli oleh konsumen. Lembaga BPSK tetap menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa wanprestasi utang piutang yang bukan merupakan kewenangaannya, dengan alasan pihak BPSK sebelumnya tidak mengetahui adanya putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai ketidakwenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi utang piutang.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 15 Nov 2022 03:04 |
Last Modified: | 15 Nov 2022 03:04 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/23187 |