ANALISIS KEMAMPUAN APARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PINRANG

Gufran, Analisis Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang, bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan aparat dalam upaya peningkatan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian survey. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap beberapa responden sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui dokumen atau arsip yang ada pada instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik penarikan santple adalah purposive sampling dan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh tabel frekuensi dari hasil tabulasi silang beberapa variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian data dan hasil analisa data menunjukkan bahwa :

1. Kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Latar belakang pendidikan jumlah atau kuantitas aparat, Usia dan Masa Kerja dan Kesesuaian Penempatan aparat dengan Disiplin Ilmu yang dimiliki.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah sarana dan prasarana, cara atau system penetapan target pendapatan asli daerah, volume pekerjaan atau kesejahteraan aparat.

3. Tindak lanjut dari hasil kemampuan aparat Dinas pendapatan daerah dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khusus didalara Latar Belakang Pendidikan, Usia dan Masa kerja serta kesesuain Penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparat sudah sesuai dengan pelaksanaan tugas- tugas sedangkan jumlah atau kuantitas aparat, sarana dan prasarana perlu adanya penambahan untuk memudahkan dan memperlancar urusan pemerintahan.