PENERAPAN ASURANSI NELAYAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS RISIKO TERHADAP NELAYAN PENERIMA ASURANSI DI KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Perlindungan terhadap nelayan sangat diperlukan mengingat
pekerjaan nelayan sangat berisiko saat melakukan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asuransi Nelayan dalam upaya melindungi nelayan sebagai bentuk pengalihan risiko, hambatan dalam Penerapan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, serta bentuk perlindungan Asuransi terhadap penerima
Asuransi di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi
fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan asuransi nelayan telah terlaksana sejak 2016 hingga saat ini. Adapun penerapan
asuransi nelayan di Kabupaten Bulukumba, pada tahun pertama yaitu 2016 belum ada klaim asuransi nelayan, karena pada tahun tersebut masih dalam proses tahap sosialisasi. Kemudian pada tahun kedua yaitu 2017 ada klaim sebanyak 2 yaitu dengan jenis klaim biaya pengobatan dan kematian alami. Pada tahun 2018 yaitu telah terjadi klaim sebanyak 3
dengan jenis klaim semuanya kematian alami. Pada tahun 2019 telah terjadi klaim sebanyak 4, yaitu untuk pengobatan dan kematian alami. Di sisi lain juga jika melihat dari tujuan asuransi nelayan salah satunya yaitu membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri
hal tersebut belum terlaksana di Kabupaten Bulukumba, karena belum ada nelayan berasuransi secara mandiri. Jadi dapat dilihat bahwa penerapan program asuransi nelayan di Bulukumba belum sepenuhnya tercapai secara optimal. (2) Hambatan dalam penerapan asuransi Nelayan yaitu
jauhnya akses untuk ke Kota Bulukumba sehingga masyarakat enggan untuk mengurus dan dalam proses sosialisasi masyarakat kurang antusias akan hal tersebut sehingga pemerintah masih kesulitan dalam menyampaikan pentingnya asuransi tersebut kepada nelayan untuk menjamin risiko akan pekerjaannya. (3) Bentuk perlindungan yang ditanggungkan oleh pemerintah adalah dalami bentuk Asuransi Jiwa bagi
nelayan yaitu akibat kematian atau hilangnya nyawa nelayan saat melaut, kecelakaan, dan cacat tetap