Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan

Berbagai bentuk pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin gencar direalisasikan. Berbagai kemudahan bagi realisasi pembangunan tersebut diberikan termasuk dalam penyediaan lahan, salah satunya dengan mengalokasikan kawasan hutan. Tulisan ini hendak meninjau secaranormatif berbagai ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi realisasi proyek pembangunan yang bersifat strategis, dan permasalahan terkait yang timbul dalam tataran normatif. Dengan mengaplikasikan metode penelitian hokum normatif, temuan utama menunjukkan terdapat berbagai permasalahan dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis termasuk upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, belum adanya ketentuan hukum mengenai pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan kawasan hutan demikian, dan absennya jaminan hukum ketidakberulangan pelanggaran tersebut. Kondisi-kondisi ini secara keseluruhan bertentangan dengan Prinsip- Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).