TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PEMBICARAAN (Studi Kasus : No.11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan pembicaraan, serta untuk mengetahui implementasi hasil pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai KPK. Di samping itu. peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mengumpulkan data, membaca, dan menelaah beberapa literatur, buku, koran, serta studi internet.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Mengetahui secara jelas Peraturan Perundang-Undang yang mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dalam mengungkap perkara pidana korupsi, baik ketentuan yang terdapat dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE maupun dalam PP No.36 Tahun 2009. Petunjuk yang dijadikan dasar hukum KPK untuk melakukam penyadapan pembicaraan dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. (2) Implementasi pelaksanaan penyadapan pembicaraan yang dilakukan oleh KPK yaitu untuk mengetahui kriteria seseorang yang akan disadap dan alat bukti penyadapan pembicaraan merupakan alat bukti petunjuk sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap alat bukti penyadapan pembicaraan dalam persidangan.