STATUS HUKUM HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERSEKUTUAN KOMANDITER COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dan untuk mengetahui serta memahami tentang non subjek hukum yang dalam hal ini Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selaku badan usaha dapat bertindak selaku entitas tersendiri dalam melakukan pengajuan permohonan pendaftaran hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan.
Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor: 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) adalah untuk stimulus ekonomi. (2) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selaku badan usaha non subjek hukum dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan namun tidak sebagai subjek hukum, akan tetapi para sekutu secara bersama-sama melakukan permohonan tersebut.