PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA

MEISE KALEMBANG. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi sengketa tanah di kantor pertanahan Kota Jayapura dan Bagaimana Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kota Jayapura dengan Lembaga Musyawarah Adat.
Metode yang digunakan adalah empiris. Empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh kantor pertanahan Kota
Jayapura.
Dari hasil penelitian bahwa pengaturan hukum yang mengatur
penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri agrarian dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh kantor pertanahan Kota Jayapura belum berlangsung secara optimal dan berpedoman pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 24 tahun 2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan. Hal ini terlihat masih banyaknya persoalan pertanahan yang tidak terselesaikan melalui mediasi tetapi diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).
Berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi di kantor pertanahan Kota Jayapura yaitu ketidakhadiran salah satu pihak, kurangnya SDM Pertanahan, Bukan Principal yang hadir, susah menemukan alamat para pihak dan para pihak mengklaim hak kepemilikan. Dan perbandingan penyelesaian
sengketa tanah melalui BPN dan LMA.