TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN TERDAKWA PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102/Pid.B/PN.SKG)

ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI (B11104027). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Terdakwa Penderita Gagguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sengkang Ni.102/Pid.B/PN.SKG). Dibimbing oleh H.A.Abu Ayyub Saleh dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menge‘ahui apakah kekuatan pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan berncana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim baik dilihat dari pertimoangari-pertimbangan hukum maupun hukuman yang dijatuhkan dimana sebagian besar masyarakat menghendaki adanya pengecualian pidana bagi terdakwa pembunuhan .berencana yang dilakukan oleh dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penderita gangguan telah sesuai dengan perturan perundang-undang yang berlaku, melihat dari pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum maupun penderita gagguan jiwa.

Juga hambatan yang dialami oleh penasehat hukum terdakwa dalam melaksanakan pembelaan terhadap terdakwa yang mengidap ganggua jiwa serta bagaimanakah penasehat hukum terdakwa dapat membiktikan hal tersebut. Dan mengetahui dengan jelas bagaimana penerapan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban seorang terdakwa yang telah mewujudkan suatu tindak pidana.

Penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana jika pelaku tindak pidana tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dimana kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yaitu memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Penyimpangan -penyimpangn psikis yang menjadi alasan atau dasar pembebasan dari ancaman pidan3, dimana hubungan kausalitas antara fakta dan gangguan akan semerta-merta dianggap ada, pertanyaan tentang terdakwa tindak pidana yang bersangkutan dapat atau justru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipermasalahkan.