TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat pada putusan nomor 9/Pid.Sus�TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menghasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian yang telah dilakukan ini memperoleh kesimpulan (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal
21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yakni unsur Setiap Orang, Dengan Sengaja, Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan penyertaan (deelneming) (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst telah tepat berdasarkan kesesuaian antara penerapan hukum pidana materiil dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, serta hakim
dalam menjatuhkan putusan juga telah bersifat arif dan bijaksana yang juga melihat pada keadaan-keadaan yang meringankan dan memperberat terdakwa serta tanggungan yang dimiliki terdakwa.