ANALISIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 32/PUU-XI/2013 TENTANG PERASURANSIAN BERBENTUK USAHA BERSAMA

AKBAR DONDO (B012191090) “Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 32/Puu-XI/2013 Tentang Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama” dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Zulkifli Aspan
Penelitian ini bertujuan 1). Untuk menganalisis tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan nomor 32/PUU-XI/2013 tentang perasuransian berbentuk usaha bersama 2). Untuk menganalisis implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-XI/2013 tentang perasuransian berbentuk usaha bersama.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian Kepustakaan (Library Research). Dilengkapi dengan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 32/PUU-XI/2013 dimaknai secara berbeda oleh DPR melalui pengaturan Peraturan Pemerintah yang didelegasikan dalam perubahan UU perasuransian, sehingga pelaksanaan putusan belum sempurna. Mahkamah Konstitusi melalui putusan memberikan mandat konstitusional kepada DPR untuk membentuk undang-undang sebagaimana yang dimohonkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Selanjutnya, implikasi hukum yang terjadi akibat ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang perasuransian berbentuk usaha bersama membuat AJB Bumiputera 1912 kesulitan mendapatkan akses fasilitas dari negara atau badan usaha lain dalam tender pengadaan barang atau jasa sebab kualifikasi tender tidak bisa dipenuhi.