PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA BERDASARKAN THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UNCRC 1989)

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kekerasan terhadap anak dan wujud tanggung jawab negara dalam menangani anak korban kekerasan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan The United Nations Convention On The Rights Of The Child (UNCRC 1989).
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan metode penelitian
hukum empiris melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan daerah di luar Pulau Jawa yang mendapat predikat tertinggi terjadinya kekerasan terhadap anak, dengan empat bentuk kekerasan tertinggi di tiga Kecamatan yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH), Perkawinan di Bawah Umur, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Psikis. Tanggung jawab negara dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dengan mengimplementasikan Article 3 UNCRC 1989 yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam hal ini, upaya perlindungan, pemulihan, pencegahan dan penghapusan kekerasan anak di Indonesia khususnya Kota Makassar belum terpenuhi dengan baik, dan belum efektif. Hal tersebut terbukti dari kurangnya penyuluhan hukum, dan pemberian pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan belum maksimal, sehingga masih banyak anak yang tidak mendapat haknya untuk merasa aman dan terlindungi dalam proses penyidikan hingga putusan peradilan. Selanjutnya, anak korban kekerasan juga tidak mendapat pemulihan post traumatic syndrome, hanya selama kasus berjalan saja. Pemerintah Kota Makassar masih kurang aktif dalam melaksanakan sosialisasi serta belum menjalankan kewenangannya dengan baik dalam meningkatkan layanan perlindungan anak di masa pandemi Covid-19 ini. Merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini seluruh stakeholder untuk meningkatkan produktifitas, sumber daya manusia dan implementasi UNCRC 1989 demi mewujudkan penghapusan kekerasan anak di Indonesia khususnya Kota Makassar.