PERJANJIAN BILATERAL TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI INDONESIA

MIRA NILA KUSUMA DEWI, PERJANJIAN BILATERAL TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI INDONESIA. (Dibimbing oleh Juajir Sumardi, Abrar Saleng, A. Suriyaman Mustari Pide).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis substansi hukum Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal dalam Perspektif Keseimbangan Hak dan Kewajiban Bagi Indonesia; (2) menganalisis perbandingan Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal Indonesia dengan Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal Beberapa Negara lain, dan (3) Menelaah Model Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal Indonesia dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Bagi Indonesia.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Semua bahan hukum dianalisis dengan metode kualitatif dan dengan analisis isi (content analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Substansi Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal yang berlaku hingga saat ini belum memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi Indonesia. (2) Perbandingan Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal Indonesia dengan negara lain masih banyak perbedaan khususnya dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa di mana Indonesia bisa langsung digugat oleh penanam modal di forum arbitrase internasional, (3) Idealnya, Model Perjanjian Bilateral tentang Penanaman Modal Indonesia harus mengandung nilai-nilai: (a) Perlindungan terhadap Kepentingan Nasional Indonesia yang terdiri dari Hak asasi manusia baik bagi pekerja maupun masyarakat lokal, dan lingkungan hidup;, serta (b) Penerapan prinsip penyelesaian sengketa di tingkat lokal terlebih dahulu sebelum mengizinkan penanam modal mengajukan klaim ke arbitrase internasional (exhaustion of local remedies) untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban bagi Indonesia.