EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA EXISTANCE OF COMMISSION AGAINST CORRUPTION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA


ADHYAKSA, SONY (2009) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK ) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA EXISTANCE OF COMMISSION AGAINST CORRUPTION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
--sonyadhyak-7392-1-sonyadi-a ... ok.pdf

Download (897kB)

Abstract (Abstrak)

SONY ADHYAKSA, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ( dibimbing oleh Andi Sofyan dan H.M.Said Karim ).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, (2) untuk mengetahui posisi Komisi emberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskripif tentang Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu digunakan
metode deduksi-induksi untuk menggambarkan posisi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Peradilan Pidana terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut : (1)
Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang independen adalah sah sepanjang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan kewenangan luar biasa dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil kinerja KPK selama tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2007 cukup berhasil dalam melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi. (2) Diperlukan strategi integral pemberantasan kejahatan yang menekankan pada upaya-upaya yang bersifat preventif.
Sehingga di masa depan nantinya, KPK harus ditempatkan sebagai Trigger ( Pemacu) dalam upaya Represif dan di tempatkan sebagai Leader ( Perintis ) dalam upaya Preventif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PASCASARJANA
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kamaluddin
Date Deposited: 21 Oct 2022 03:21
Last Modified: 21 Oct 2022 03:21
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/21244

Actions (login required)

View Item
View Item