Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penerapan Asas Retroaktif

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan undang-undang terhadap penerapan asas retroaktif dalam penyelesaian perkara pidana dan penafsiran perubahan perundang-undangan dan prinsip menguntungkan dalam hubungannya dengan penerapan asas retroaktif.
Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan melakukan studi dokumen. Jenis dan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dengan mengumpulkan data berupa putusan-putusan dan bahan hukum lainnya dikumpulkan dan dikualifikasi sesuai dengan substansi dan relevansinya dengan obyek yang diteliti untuk dikaji dan didapatkan landasan teoretis yang berhubungan dengan penerapan asas retroaktif akibat perubahan perundang-undangan.
Hasil penelitian yaitu (1) Perubahan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak diterapkan sepenuhnya oleh badan peradilan dalam menerapkan asas retroaktif (2) Penafsiran perubahan perundang-undangan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak dijelaskan secara spesifik sehingga menimbulkan keberagaman teori berkaitan dengan perubahan undang-undang. Penerapan prinsip menguntungkan dalam hal terjadinya perubahan perundang-undangan secara retroaktif masih terdapat ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan individu dan korban. Kecendrungan prinsip menguntungkan lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan individu atau pelaku tindak pidana semata.