ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN PATTONGKO' SIRI' DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK
NURUL AYU TRI ULFIAH. Analisis Terhadap Perkawinan Pattongko’ Siri’ dan Akibat Hukumnya pada Anak dalam Perspektif Hukum Islam dibimbing oleh Muhammad Arfin Hamid dan Musakkir.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan pattongko’ siri’ dan akibat hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan pattongko’ siri’ dalam perspektif hukum Islam.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasilnya terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait status hukum perkawinan serupa dengan perkawinan pattongko’ siri’ dalam persperktif hukum Islam. Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali, yang mengharamkan perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang bukan penyebab kehamilannya. Mazhab Imam Hanafi, yang menyatakan hukum perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang bukan penyebab kehamilannya adalah makruh dan pasangan tersebut tidak dapat berhubungan intim sampai anak di dalam kandungan tersebut lahir. Mazhab Imam Syafi’i yang membolehkan perkawinan dalam bentuk ini dan hubungan intim pasangan ini dengan syarat wanita tersebut dalam keadaan telah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan siap untuk menerima sanksi. Berdasarkan dasar hukum yang digunakan dan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat pandangan Mazhab Imam Syafi’i adalah pandangan yang paling sesuai dengan fenomena ini, sehingga perkawinan pattongko’ siri’ dibolehkan untuk dilakukan dengan syarat taubat dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu dan siap menerima sanksi serta niat yang baik dari kedua pihak pasangan tersebut. Anak yang lahir dalam perkawinan pattongko’ siri’ akan berstatus sebagai anak tidak sah atau anak hasil zina dan oleh karena itu maka anak tersebut hanya akan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, anak tidak sah ini memiliki kesempatan untuk memperoleh nafkah dan warisan dalam wasiat wajibah dari ayah biologisnya melalui hukuman ta’zir yang ditetapkan Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

ABSTRACT
NURUL AYU TRI ULFIAH. Analysis of Pattongko' Siri' Marriage and its Legal Consequences on Children in the Perspective of Islamic Law, supervised by Muhammad Arfin Hamid and Musakkir.
This study aimed to analyze the legal status of pattongko' siri' marriages and the legal consequences for children born in pattongko' siri' marriages from the perspective of Islamic law.
This research was a type of empirical research. The data collected was primary data obtained from respondents through interviews and secondary data through literature study. The data collected was then processed using qualitative analysis and presented descriptively.
As a result, scholars have different opinions regarding the legal status of marriage, which is similar to pattongko 'siri' marriage in the perspective of Islamic law. The schools of Imam Malik and Imam Ahmad bin Hanbali forbid the marriage of a pregnant woman to a man who is not the cause of her pregnancy. The Imam Hanafi school states that the law of marrying a pregnant woman with a man who is not the cause of her pregnancy is makruh, and the couple cannot have sex until the child in the womb is born. The Imam Shafi'i school allows marriage in this form and the intimate relationship of this couple on the condition that the woman is in a state of sincere repentance and is ready to receive sanctions. Based on the legal basis used and reasons that can be accepted by common sense, the view of the Imam Shafi'i School is the most suitable with this phenomenon. So that pattongko' siri' marriages are allowed to be carried out on condition that repentance is sincere first and is ready to accept sanctions and the good intentions of both parties. A child born in a pattongko' siri' marriage will have the status of an illegitimate child or child resulted in adultery, and therefore the child will only be assigned to his mother and her mother's family. This illegitimate child has the opportunity to earn a living and an inheritance in a wajibah testament from his biological father through the ta'zir punishment stipulated by the MUI Fatwa Number 11 of 2012 concerning the Position of the Child Resulted in Adultery and the Treatment of it.