Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan :Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks

Salwa Salsabila Mudian (B011181522) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan : Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)". Di bawah bimbingan Prof.Dr.H.M.Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. sebagai pembimbing utama dan Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditinjau dari hukum pidana dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber literatur berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan penyimpangan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat dijerat atas kesalahan pribadinya ataupun kesalahan yang hanya mempertanggungjawabkan jabatannya. Pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang apabila memenuhi unsur kesalahan yakni perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Sehingga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, apabila memenuhi unsur-unsur delik pidana; (2) Penerapan hukum pidana materil yang diputuskan oleh hakim sudahlah tepat, namun dakwaan yang seharusnya diberikan adalah dakwaan subsidair dengan mempertimbangkan pada unsur kesalahan dalam menggunakan jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.