Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg) = Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Bribery, Sale and Purchase of Positions in the Crime of Corruption (Case Study of Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg)

NURUL ALFIA A (B011181011) Dengan Judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/PN.Bdg). Di bawah bimbingan Ibu Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019.PN.Bdg.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana korupsi dengan modus jual beli jabatan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Pasal yang mengatur tentang suap sebagai mana dalam UUTPK; (2) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg sudah sesuai dengan tindakan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Pasal 12 huruf b UUPTPK.

Keywords : Penerapan Sanksi, Suap, Jual Beli Jabatan