Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)

ALIF ZAHRAN AMIRULLAH (B111 15 604), “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr), dibawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara serta mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/2020. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dan studi dokumentasi, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) telah terpenuhi unsur-unsurnya. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemilukada dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, melihat secara keseluruhan fakta-fakta dipersidangan, penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim belum tepat dengan tindakan terdakwa, karena Profesi terdakwa sebagai Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara dapat menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa serta perbuatan terdakwa yang bersifat provokatif kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan Calon.
Keywords : Tindak Pidana Pemilukada