Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna


Cahyani, Sri Utami Wahyu (2022) Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B11116356_skripsi_26-08-2022 cover1.png

Download (76kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B11116356_skripsi_26-08-2022 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of daftar pustaka] Text (daftar pustaka)
B11116356_skripsi_26-08-2022 dp.pdf

Download (310kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B11116356_skripsi_26-08-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Sri Utami Wahyu Cahyani (B11116356) Kebijakan Indonesia Sebagai Anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Southern Bluefin Tuna. Dibimbing oleh Maskun sebagai pembimbing utama dan Marcel Hendrapaty sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam pengelolaan dan perlindungan tuna sirip biru selatan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai anggota dari Regional Fisheries Management Organization (RFMO).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-perundangan. Bahan hukum yang diperoleh meliputi Perjanjian Internasional, Undang-Undang, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal penelitian hukum. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu implementasi dalam mewujudkan pengelolaan dan perlindungan tuna khususnya tuna sirip biru selatan pada dasarnya dilakukan dengan membentuk Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan membuat aturan yang dinamakan Total Allowable Catch (TAC) agar dapat mengatur keberlanjutan dari stok tuna di perairan. Tidak hanya itu, Indonesia juga turut menyusun kebijakan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di laut lepas yang mengatur pendaftaran kapal perikanan yang melakukan penangkapan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 22 Sep 2022 02:32
Last Modified: 22 Sep 2022 02:32
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/18657

Actions (login required)

View Item
View Item