SISTEM MERITOKRASI REKRUTMEN KEPEMIMPINAN DAERAH DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Muhammad Asdin Asri, Nomor Induk Mahasiswa E12114509, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah dalam Penguatan Demokrasi Lokal di tingkat Provinsi Sulawesi Barat, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Indar Arifin M.Si sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem meritokrasi dalam rekrutmen kepemimpinan daerah (Pilkada) dan implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berparadigma konstruktivis dengan mengurai data secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi di lingkup pemerintahan daerah tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem meritokrasi rekrutmen kepemimpinan daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Barat belum dianut sepenuhnya. Hal tersebut bisa dilihat dari syarat rekam jejak pasangan calon yang sangat lemah pada tahap sertifikasi, tidak ada mekanisme uji kelayakan dan kepatutan pada tahap nominasi untuk melakukan verifikasi dan mengonfirmasi kompetensi kepemimpinan pemerintahan pasangan kandidat, ditambah preferensi masyarakat pemilih di Sulbar pada tahap pemilihan yang cenderung tidak berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017. Wujud implikasi sistem meritokrasi terhadap penguatan demokrasi lokal adalah tidak tercapainya Visi-Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022 yang sedang berjalan. Hal ini dipengaruhi oleh kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022 yang sangat minim. Konflik sesama unsur pimpinan eksekutif, hubungan eksekutif dan legislative, proses pengangkatan pejabat pemerintahan, pelaksanaan program dan kebijakan yang tidak efektif dan aspiratif berpengaruh terhadap hasil evaluasi capaian Target Tahunan Indikator Kinerja Umum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tidak terpenuhi meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan lain-lain.