Sholeha, Nurul (2021) KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA PENGELOLAAN PULAU KAKABIA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/18505/1.hassmallThumbnailVersion/E052171007_tesis_cover1.jpg)
![](/18505/1.haspreviewThumbnailVersion/E052171007_tesis_cover1.jpg)
E052171007_tesis_cover1.jpg
Download (239kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171007_tesis_bab 1-2.pdf
Download (2MB)
![[thumbnail of Daftar Pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171007_tesis_dp.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of full taxt]](/style/images/fileicons/text.png)
E052171007_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik dan upaya resolusi konflik antar pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berasal dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak terkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antar daerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia diklaim berada diantara dua Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional. Pihak yang berhak memutuskan pengelolaan Pulau Kakabia/Kawi-kawia ialah Menteri Dalam Negeri.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | konflik, kewenangan, batas wilayah |
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
Depositing User: | Kamaluddin Mantasa |
Date Deposited: | 29 Aug 2022 01:49 |
Last Modified: | 29 Aug 2022 01:49 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/18505 |