KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA PENGELOLAAN PULAU KAKABIA

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika konflik dan upaya resolusi konflik antar pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten Buton Selatan pada pengelolaan Pulau Kakabia.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang berasal dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak terkait lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun terkait dengan letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia apakah berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ataukah berada dalam daerah Kabupaten Buton Selatan bukanlah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota melainkan merupakan permasalahan antar daerah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara, karena letak wilayah Pulau Kakabia/Kawi-kawia diklaim berada diantara dua Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional. Pihak yang berhak memutuskan pengelolaan Pulau Kakabia/Kawi-kawia ialah Menteri Dalam Negeri.