IMPLIKASI HUKUM PENAHANAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP DEVELOPER ATAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR = LEGAL IMPLICATION OF THE DELAYED VALIDATION OF ACQUISITION DUTY OF RIGHT ON LAND AND BUILDING FOR DEVELOPERS ON NON-METAL MINERAL AND ROCK TAXES IN POLEWALI MANDAR REGENCY

Kajian ini menganalisis kebijakan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang menetapkan developer sebagai wajib pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan melihat lebih jauh implikasi kebijakan tersebut dari perspektif hukum pajak, hukum pertambangan, hukum perumahan dan pemukiman. Penelitian dilakukan di Kantor Dispenda Kabupaten Polman.
Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-yuridis. Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara responden dan data sekunder yang dikumpulkan lewat penelusuran literatur. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasilnya menunjukkan bahwa Dispenda Polman menjadikan developer sebagai wajib pajak MBLB. Penambahan kategori wajib pajak MBLB dilakukan dengan dalih untuk menggenjot penerimaan di sektor pajak dikarenakan kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak tersebut. Riset ini menemukan bahwa perubahan kebijakan ini terjadi disebabkan Peraturan Bupati Kabupaten Polman Nomor 13 Tahun 2010 tidak mengatur secara tegas mengenai wajib pajak yang dimaksud. Sebelumnya, perusahaan penambang adalah satu-satunya wajib pajak pada galian MBLB. Selain itu kurangnya PAD dari sektor pajak MBLB disebabkan oleh maraknya perusahaan penambang yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, ketimbang menertibkan penambang tanpa IUP, Pemerintah Daerah Kabupaten Polman lebih memilih menetapkan developer sebagai wajib pajak MBLB untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hukum pajak, kebijakan tersebut menciderai asas certainty yang menekankan perlunya kepastian mengenai subyek dan obyek pajak. Dalam hukum pertambangan, penambahan developer sebagai wajib pajak akan membuat penambang liar semakin marak. Sedangkan dari sisi hukum perumahan dan pemukiman, kebijakan tersebut merugikan developer. Terlebih adanya konsekuensi penahanan BPHTB jika developer tidak membayar pajak MBLB yang berdampak pada proses akad dan balik nama developer.

Keywords : Wajib Pajak, Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB