PENYELUNDUPAN HUKUM MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA JUAL YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS = LEGAL CONVERSION THROUGH AGREEMENTS BINDING BUY AND SELL WITH THE AUTHORITY WHICH MADE IN A NOTARY FACE

MUHAMMAD IRSYAD AULAD. Penyeludupan Hukum Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Kuasa Jual Yang Dibuat Di Hadapan Notaris. (dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Oky Deviany).

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisis bentuk penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris. (2) Mengetahui dan menganalisis akibat penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Bentuk penyelundupan hukum melalui pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yaitu dalam bentuk penghindaran pembayaran pajak (tax avoidance) BPHTB dan PPh yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu pembeli. PPJB dan Kuasa Menjual dibuat sebagai cara pembeli untuk menghindari pembayaran BPHTB dan PPh, karena pembeli tersebut berniat untuk menjual kembali tanah yang dibelinya. Tindakan yang dilakukan oleh pembeli pertama tergolong sebagai penghindaran pajak (tax avoidance), di mana penghindaran pajak (tax avoidance) adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum perpajakan. 2). Akibat penyelundupan hukum melalui pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris yaitu akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini tentunya merugikan negara. Selain itu akta yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak maka akta-akta tersebut dapat dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan pada pengadilan.

Keywords : Penjanjian pengikatan jual beli; Notaris, Pajak