Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak = Inconsistency of Legal Norms in the Implementation of Tax Amnesty

IRWAN, Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Zulkifli Aspan.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis inkonsistensi norma hukum pada pelaksanaan pengampunan pajak. (2) Menganalisis penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi pada pelaksanaan pengampunan pajak.
Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (status approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara kemudian teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Inkonsistensi dapat ditemui antara Pasal 1 ayat 1 UU TA, bahwa melalui program amnesti pajak wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU bahwa hasil dari tindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Kemudian pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam program amnesti pajak, diatur pada dasarnya data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia dan tidak dapat dilakukan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak. Ketentuan tersebut inkonsistensi dengan kewenangan PPATK pada Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang. (2) Penyelesaian inkonsistensi norma hukum UU TA telah ditempuh dengan jalur konstitusional yaitu uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK No. 57,58, 59, 63/PUU-XIV/2016 bahwa menolak seluruh dalil yang di mohonkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu, dalam penerapan asasnya yang digunakan dalam menyelesaikan inkonsistensi norma antara UU TA dan UU PPTPPU yaitu asas lex specialis sistematis. Maka UU PPTPPU yang berlaku karna mengatur secara rinci kerangka pidana terkait kerugian negara.

Keywords : Inkonsistensi, Norma Hukum, Pengampunan Pajak