PEMBATALAN PERALIHAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA = CANCELLATION OF TRANSFER OF PROPERTY RIGHTS CERTIFICATE ON LAND BASED ON CRIMINAL CASE VERDICT

DWI SETIOWATI (B022171071). Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pidana. Dibimbing oleh Sri Susyanti Nur dan Kahar Lahae.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan implikasi hukum terhadap putusan perkara pidana terhadap keabsahan sertipikat hak milik atas tanah dan (2) menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah dalam hal pembatalan peralihan sertipikat hak milik atas tanah.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empirik dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum putusan perkara pidana terhadap keabsahan sertipikat hak milik adalah batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal dalam hal ini terkait dengan cara untuk mendapatkan hak milik berupa Surat Keterangan Waris yang kemudian terbukti palsu, dimana hal tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah dalam hal permohonan pembatalan peralihan sertipikat hak milik atas tanah adalah: Pertama, mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama setempat; Kedua, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (perdata) terkait sengketa kepemilihan hak atas tanah; dan Ketiga, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci: Pembatalan peralihan sertipikat hak milik atas tanah, Putusan Perkara Pidana