REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA = SYSTEM REFORMULATION OF MEDICAL REHABILITATION SANCTIONS AND CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE ABUSER OF NARCOTICS

JUMRIANI NAWAWI. REFORMULASI SISTEM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI MEDIS DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA. (dibimbing oleh Slamet Sampurno, Syukri Akub, dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, (2) implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, (3) konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hakikat sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika mencerminkan wujud perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial. Perlindungan kesehatan terhadap penyalah guna melalui sanksi rehabilitasi medis dengan memandang penyalah guna yang harus mendapatkan hak untuk hidup sehat. Perlindungan sosial terhadap penyalah guna secara khusus melalui sanksi pidana penjara dengan memandang penyalah guna sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. (2) implementasi sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika yang didominasi oleh penjatuhan sanski pidana penjara. Terkait pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi, belum efektif berlaku dikarenakan beberapa faktor yakni undang-undang, penegak hukum, dan sarana dan fasilitas. (3) konsep ideal sistem penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika dapat dilakukan dengan melakukan Regulasi Perundang- Undangan Hukum Pidana terkait hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Konsep Sanksi Kumulatif penjatuhan Sanksi Terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan melakukan Pengklasifikasian Sanksi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan tingkat penggunaannya dan melakukan Reformulasi Hukum Pidana Sanksi Kumulatif yakni sanksi rehabilitasi medis dan sanksi pidana penjara dan Pembentukan Institusi Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional

Keywords : Reformulasi, Penjatuhan Sanksi, Rehabilitasi Medis