KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL REMAJA = Police Authority in Overcoming Juvenile Crime

HADI TUASIKAL. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja. (dibimbing oleh Musakkir, Muhadar, dan Syamsuddin Muchtar)
Penelitian ini bertujuan menemukan norma hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Dalam Penenggulangan Kejahatan Seksual Remaja; pengaruh ketersediaan anggran, aosalisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan seksual remaja di Papua Barat; dan Konsep ideal terhadap Penanggulangan Kejahatan Seksual remaja oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua Barat.
Penelitian yang digunakan melalui Pendekata yuridis Normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden, dan data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, dokumentasi. wawancara.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Norma hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja. Namun secara umum norma hukum yang mengatur kewenangan Polri sudah cukup optimal, sebagai mana yang telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, UU telah memberi kewenangan dan kekuasaan seluas kepada Polisi. Agar melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran kejahatan seksual remaja patuh pada aturan hukum, sehingga UU berjalan dengan semestinya, namun norma yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan fakta hukum di masyarakat, karena ada oknum dan/atau individual kurang mengaplikasikan norma tersebut, agar adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan komprehensip sehingga terwujud penegakan hukum tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. (2) Pengaruh ketersediaan anggaran, sosalisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja di Papua Barat. Berbasis pada anggaran sesuai DIPA yang telah di ajukan oleh Polda Papau Barat ke Mabes Polri guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Manokwari, Polresta Kabupaten Sorong, Polres Kota Sorong khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan atau Quik Wins Program 6 pembinaan. Kurangnya tersediaan anggaran dari Pemerintah. (3) Konsep ideal Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja adalah peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini direktorat pembinaan masyarakat, peran aktif masyarakat bersama tokoh agama, dewan adat, ketua kerukunan nusantara, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dalam rangka maksimalisasi penyuluhan untuk suatu pencegahan terjadinya kejahatan seksual remaja Papua Barat, untuk mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ke tempat pendidikan sekolah menegah atas dan di tengah-tengah masyarakat, atau di kota, desa-desa, dan kampung-kampung.

Keywords : Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja.