TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

A.CHAERUNNISA ABDILLAH (B011181090), “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PENYANDANG DISABILITAS BEBAS BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR” dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi hukum, penulis juga melakukan pendekatan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara
deskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta aturan lainnya yang mengatur agar klien tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 2) Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien penyandang disabilitas bebas bersyarat antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Kendala Dalam Luas Wilayah, Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, serta Kondisi Klien Pemasyarakatan.