Transparansi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar = Transparency of Public Services at the Manggala District Office, Makassar City

ANITA (E011181022), Transparansi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar. 127 Halaman + 4 Gambar + 11 Tabel + 8 Lampiran
+ Dibimbing Oleh Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos.,MAP dan Adnan Nasution, S.Sos., M.Si
Transparansi dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut situasi di mana semua aspek penyelenggaraan layanan publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun indikator yang digunakan adalah (1) Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik (2) Prosedur dan aturan pelayanan (3) Kemudahan akses informasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Manggala Kota Makassar telah terlaksana dengan cukup baik. Adapun yang menjadi kendala dalam keterbukaan proses
penyelenggaraan pelayanan publik adalah masih adanya penyesuaian dengan camat yang baru dilantik sehingga masih akan dilaksanakan pembaruan dengan standar operasional prosedur, pembuatan papan informasi pelayanan, dan bagan alur pelayanan. Untuk prosedur dan Aturan Pelayanan, tidak adanya media berupa papan informasi diloket pelayanan membuat masyarakat/pengguna layanan kadang kebingungan. Akan tetapi, ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan maka
pegawai akan segera membantu. Selanjutnya mengenai Kemudahan Akses Informasi yaitu telah dilakukan publikasi aspek pelayanan melalui berbagai media seperti sosialisasi, media elektronik seperti internet dan koran. Dan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kendala yaitu adanya refocusing anggaran yang dialihkan ke makassar recover.

Kata kunci : Transparansi, Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur