KONFLIK DAN KEKERASAN INTERNAL UMAT BERAGAMA (Study Kasus Konflik dan Kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya konflik dan kekerasan serta model resistensi dan resolusi konflik Jemaah Ahmadiyah di Kota Makassar. Menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan study kasus. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah (15) lima belas orang. Sumber data yang digunakan terdiri atas dua, yaitu data primer dan sekunder, serta teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya konflik dan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti, perbedaan pemahaman keyakinan Islam Ahmadiyah, kekecewaan pihak intoleran karena Ahmadiyah masih terus eksis melaksanakan kegiatan, dan kekecewaan karena adanya relasi antara Jemaah Ahmadiyah dengan beberapa Intelektual kampus di Perguruan Tinggi Kota Makassar. Atas kekecewaan tersebut menimbulkan fitnah dan misinformasi terhadap keyakinan Ahmadiyah yang sebenarnya, menyebabkan pengkambinghitaman terhadap Ahmadiyah akibat bias dari persoalan politik (politik praktis atau instrumentalisasi Jemaah Ahmadiyah), sehingga Ahmadiyah menjadi korban kekerasan berupa psikis dan fisik. Konflik yang dihadapi Jemaah Ahmadiyah terdiri atas dua bentuk, pertama, konflik realistis berupa kekecewaan pihak intoleran dan menganggap Ahmadiyah sesat bahkan keluar dari Islam, kerja sama antara jemaah Ahmadiyah dengan beberapa Intelektual kampus di Perguruan Tinggi, dan ketidaktaatan Ahmadiyah terhadap aturan terkait pelarangan peyebaran paham keahmadiyaan di masyarakat, yang kedua konflik non-realistis, yang menempatkan Ahmadiyah sebagai kambing hitam dalam kontestasi politik ormas dan pengalihan isu politik di pemerintahan. Dari konflik yang dihadapi, melahirkan resistensi dari Jemaah Ahmadiyah, yakni secara langsung (terang-terangan) dan secara tidak langsung (diam-diam). Rekomendasi dari kedua belah pihak, yakni pihak Jemaah Ahmadiyah merekomendasikan agar pemerintah hadir memberi rasa aman kepada seluruh warganya dan penguatan kebhinekaan melalui restorasi sosial dialog antar warga. Sedangkan pihak intoleran merekomendasikan perlunya ketegasan dan pemberian teguran kepada Jemaah Ahmadiyah atas dakwah atau penyebaran paham Ahmadiyah yang masih terus dilakukan.