PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI = Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency

ABSTRAK
Hogi Wahyu Setiawan (B012192010), “Penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum Pada kegiatan demonstrasi di kabupaten manokwari”. Dibawah bimbingan Muhadar dan Hijrah Adhyanti Mirzana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi anggota kepolisian Polres Manokwari dalam mengungkap tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang mana ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan dan penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya orang yang diperiksa sebagai tersangka dan dilimpahkan berkasnya ke Penuntutan dan Pengadilan, padahal barang bukti yang diajukan jumlahnya cukup banyak dan dalam putusan pengadilan banyak barang bukti yang diajukan, ternyata tidak ada kaitannya dengan perbuatan perusakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 203/Pid.B/2019/PN Mnk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seluruh perusakan yang terjadi pada kegiatan demonstrasi dipertanggungjawabkan oleh sejumlah orang yang tidak melakukan perusakan terhadap seluruh barang pada kegaitan demonstrasi. Faktor yang memengaruhi proses Penyidikan pada tindak pidana perusakan fasilitas umum pada kegiatan demonstrasi di wilayah hukum Polres Manokwari ada 3, yaitu faktor Substansi hukum, dimana penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan kualifikasi perbuatan tersangka sesuai dengan masing-masing perannya pada peristiwa perusakan fasum dalam kegiatan demonstrasi. Faktor Struktur, dimana personil yang diturunkan dalam pengamanan kegiatan demonstrasi, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan massa yang melakukan aksi demonstrasi, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku perusakan yang jumlahnya juga sangat banyak di lapangan. Faktor budaya, dimana masyarakat yang diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perusakan fasum dalam kegiatan demonstrasi, memiliki solidaritas yang mengakibatkan penyidik kesulitan untuk memperoleh keterangan karena para saksi yang diperiksa saling melindungi satu dengan lainnya.

Keywords : Penyidikan, Perusakan, Manokwari