PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 = THE ENFORCEMENT OF LAW ON THE ARTICLE 27 PARAGRAPH 3 OF LAW NO. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS AS THE AMANDED BY LAW NO. 19 OF 2016

ABSTRAK
EDI SURYANTO MAKKASAU (B012182041) “Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor hukum dan faktor penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data empirik berupa hasil wawancara. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum baik itu perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Unsur lex certa atau kejelasan frasa dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) masih belum terpenuhi. Penjelasan “mentransmisikan” (ke satu pihak) tidak sejalan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP (harus diketahui umum). Hal ini menghambat terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena belum memenuhi prinsip asas legalitas. 2) Peranan seharusnya dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum sudah seharusnya menjalankan itu. Kemudian dalam penerapannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sebenarnya dari Polisi dalam melakukan penyidikan, Jaksa dalam melakukan penuntutan, dan Hakim yang bertugas untuk mengadili masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas, kuantitas, dan koordinasi yang menghambat terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Keywords : media elektronik, penegakan hukum, penghinaan dan pencemaran nama baik