PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA = APPLICATION LEGAL IN THE ADDITIONAL PENALTY DISMISSAL OF TNI SOLDIERS WHO ARE PERPETRATORS NARCOTICS ABUSE

Andika Prayitno Tahir. Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. (dibimbing oleh Hijrah Ardhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).
Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Menganalisis pengaturan sanksi pidana tambahan pemecatan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika ?, 2) Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan sehingga disparitas pemidanaan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.
Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terhadap tindak pidana narkotika dilingkungan militer berpedoman pada Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Kepmenkes RI No. 194 Tahun 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Pidana tambahan pemecatan dari dinass Militer bagis seorang prajurit diatur dalam pasal 6 huruf b ke-1 dan pasal 26 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. (2) Pertimbagan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 dengan Putusan Mahkamah Agung No: 140-K/Pm Ii–08/Al/Vi/2015, bahwa terdapat tindak pidana atas perbuatan yang sama, yaitu Narkoba. Namun terdapat penjatuhan sanksi pidana atau hukuman yang disparsitas. Dilihat dari pertimbangan hakim terdapat kelemahan yang meringankan dakwaan Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hal ini tidak lazim digunakan hanya sebagai satu-satunya alat bukti yang meringankan terdakwa, karena hal tersebut bertentangan dengan KUHAP.

Kata Kunci : Prajurit TNI, Pidana Tambahan, Penyalahgunaan Narkotika.