TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 1731/PID.SUS/2019/PN MKS DAN PUTUSAN NOMOR 852/PID.SUS/2021/PN TNG DALAM TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI = LEGAL REVIEW OF CRIMINAL DISPARITY IN SENTENCE NUMBER 1731/PID.SUS/2019/PN MKS AND SENTENCE NUMBER 852/PID.SUS/2021/PN TNG IN THE CRIME OF PROVIDING PROSTITUTION SERVICES

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa prostitusi berdasarkan hukum pidana dan disparitas pemidanaan pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2019/PN Mks Dan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Tng dalam mengadili pelaku yang menyediakan jasa prostitusi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara presktiptif-normatif.
Adapun hasil penelitian ini, adalah 1) Perbuatan menyediakan jasa prostitusi merupakan kejahatan yang dikualifikasi dalam Pasal 296 KUHP dan merupakan jenis delik formil, karena hanya menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan untuk pelaku dapat dihukum, tanpa mempermasalahkan akibat yang timbul nantinya. 2) Pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2019/PN Mks, terdakwa Zulkifli dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 berdasarkan Pasal 12 UU TPPO. Sedangkan, pada Putusan Nomor Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Tng terdakwa Tofik triyatno, dihukum dengan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 296 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut adalah sama, yakni menyediakan layanan seksual.
Keywords : Disparitas, Tindak Pidana, dan Jasa Prostitusi