TINJAUAN TEORITIS ATAS PERADILAN ETIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA = THEORETICAL OVERVIEW OF THE COURT OF ETHICS OF THEHONORARY ELECTION ORGANIZING BODY IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL STRUCTURE

AL RHEGA CAESAR GRESTIANO KOLANG (B011171525), “Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Di bawah bimbingan Naswar selaku pembimbing utama dan Romi Librayanto selaku pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan menelusuri secara radikal basis teoritis dan asumsi filosofis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik, serta juga untuk mengetahui kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendeketan historis (historical approach), dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan, dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi), dan bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, beserta kepustakaan terkait filsafat moral atau etika) yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta rekonstruktif untuk memberikan hasil preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukanlah Peradilan Etik melainkan Peradilan Administrasi Semu. Konstruksi tersebut merupakan konsekuensi logis atas kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai “satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu” yang notabene merupakan organ pemerintahan/eksekutif (pelaksana undang-undang).
Keywords : Peradilan Etik, Penyelenggara Pemilu, Organ Pemerintahan