Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 = Legal Analysis of the Regulation of National Elections and Local Elections Based on the Decision of the Constitutional Court Number 55/PUU-XVII/2019

Taufik Hidayat (B011171374) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. Di bawah bimbingan A. Pangeran Moenta sebagai Pembimbing Utama dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi Desain Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal demi melakukan penataan penyelenggaraan pemilu, dan menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hukum Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Desain Pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 mempertegas kembali Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa desain keserentakan pemilu menjadi syarat konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Hal baru dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yaitu memberikan enam desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional, dengan syarat sepanjang menjaga keserentakan pemilu nasional yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. (2) Dasar hukum pengaturan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal adalah Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi memberikan Open Legal Policy dengan memberikan enam model penyelenggaran pemilu.
Keywords : Mahkamah Konstitusi, Putusan, Pemilu