Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT kepada para wajib pajak, untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor
Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi pendataan dan penagihan dimana alasan hanya melakukan wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penagihan dikarenakan supaya hasilnya lebih subjektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni data primer dan data sekunder dimana data sekunder didapatkan dalam bentuk wawancara, kuesioner dan dokumentasi sementara data sekunder dikumpulkan atas informasi mengenai objek penelitian yang tujuannya untuk kebutuhan penelitian.
Hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah pertama penulis yaitu pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT berupa Pemberian SKPD secara Door to Door kepada wajib Pajak. Kedua, penertiban pajak kendaraan berupa operasi yang dilakukan UPT Pendapatan samsat wilayah bekerjasama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketiga, samsat sipakainga merupakan semacam surat pemberitahuan pajak dengan ditempelkan pada kendaraan penunggak pajak yang sering disebut OTT (operasi tempel-tempel). Adapun rumusan masalah kedua yaitu penerapan sanksi yang dilakukan UPT Samsat berupa Sanksi administrasi meliputi pemberian denda, bunga, dan kenaikan. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.