ALIH KODE DAN CAMPUR KODE BAHASA WOLIO KE DALAM BAHASA INDONESIA DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU

Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan alih kode dan campur kode bahasa Wolio ke dalam bahasa Indonesia di satuan kerja perangkat daerah Kota Baubau dan (2) mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode bahasa Wolio ke dalam bahasa Indonesia di satuan kerja perangkat daerah Kota Baubau.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta keadaan yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya. Sumber data penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat yang melaksanakan aktivitas pemerintahan di satuan kerja perangkat daerah Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengikuti langkah-langkah: (1) pentranskripsian data hasil simakan dan catatan; (2) pengelompokan data hasil simakan dan catatan yang disusun selama proses pengambilan data; (3) penafsiran variasi bahasa dan faktor-faktor yang memengaruhi alih kode dan campur kode bahasa Wolio ke dalam bahasa Indonesia; dan (4) penyimpulan tentang alih kode dan campur kode bahasa Wolio ke dalam bahasa Indonesia di satuan kerja perangkat daerah Kota Bau-Bau.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat alih kode dan campur kode dalam komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan pegawai yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah Kota Baubau. Alih kode dipilah menjadi alih kode rendah ke tinggi dan tinggi ke rendah. Lebih lanjut, campur kode dipilah menjadi beberapa wujud, yakni penyisipan kata, penyisipan frasa, dan penyisipan pengulangan kata. Faktor penyebab terjadinya alih kode di satuan kerja perangkat daerah Kota Baubau disebabkan oleh (1) pembicara (penutur); (2) hadirnya orang ketiga; (3) perubahan topik pembicaraan; (4) kebiasaan; dan (5) keakraban. Sementara faktor penyebab terjadinya campur kode, yaitu (1) pribadi pembicara; (2) sekadar ingin bergengsi; dan (3) tuntutan pemerintah daerah.