KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN LAPORAN ASESMEN TES WAWASAN KEBANGSAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEWI KARTIKASARI TULAK (B021181009) dengan Judul “Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Laporan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di bawah bimbingan (Zulkifli Aspan) sebagai pembimbing utama, dan (Ahsan Yunus) sebagai pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan Ombudsman RI dalam penanganan laporan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan implikasi hukum rekomendasi Ombudsman RI atas perkara Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan KPK.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder yang disusun secara sistematis dan preskripsi untuk memberikan gambaran dan solusi atas isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan cara interpretasi (menafsirkan) bahan hukum dengan menggunakan analisis isi (content analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1.) Kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengawasi dan menyelesaian sengketa maladministrasi pelayanan publik cukup terbatas dalam menyelesaian laporan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan KPK. Hal ini disebabkan karena Asesmen Tes Wawasan kebangsaan KPK merupakan sengketa kepegawaian yang tidak hanya melibatkan tentang pelayanan publik, melainkan juga tentang keabsahan dasar hukumnya, pelaksanaannya, hak pegawai KPK, hingga keabsahan surat keputusan hasil asesmen. Penyelesaian dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Ombudsman RI telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Ombudsman dapat melakukan penolakan terhadap beberapa laporan diantaranya, a) bukan kewenangan Ombudsman, dan b) laporan sedang atau telah menjadi objek sengketa di pengadilan. 2) Implikasi hukum yang ditimbulkan atas penyelesaian laporan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan KPK oleh Ombudsman RI antara lain, a) menimbulkan kerugian secara hukum, moral, dan politik terhadap KPK sebagai terlapor, dan b) mempengaruhi proses penyelesaian asesmen TWK dimasa yang akan datang maupun sengketa pelayanan publik lainnya.