Simalango, Walman Marinus (2022) ANALISIS PENERAPAN KONSEP PEMISKINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Kajian Normatif Empiris). Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012202034_tesis_20-06-2022 cover1.png
Download (492kB) | Preview
B012202034_tesis_20-06-2022 1-2.pdf
Download (18MB)
B012202034_tesis_20-06-2022 dp.pdf
Download (590kB)
B012202034_tesis_20-06-2022.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 January 2027.
Download (35MB)
Abstract (Abstrak)
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis serta mengevaluasi Penerapan Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Korupsi di Indonesia. Untuk menelaah dan mengevaluasi serta menyimpulkan apakah Sanksi Pemiskinan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi merupakan pilihan yang tepat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research) yang ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia, baik dilihat dari aspek normatifnya terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun dari aspek sosiologisnya dengan melihat bagaimana pelaksanaan atau penerapan sanksi
pemiskinan di dalam praktiknya di masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dan pelaksanaan
sanksi pemiskinan bagi koruptor masih belum maksimal diterapkan. Konsep hukuman tambahan berupa pemiskinan koruptor, tidak serta merta dapat dijatuhkan kepada para koruptor. Harus ada dasar hukum serta kriteria-kriteria
tertentu yang patut dari berbagai kajian, baik dari aspek Normatif, Filusufis, maupun aspek Sosiologi hukumnya. Sanksi pemiskinan bagi pelaku Koruptor adalah salah satu alternatif sanksi yang paling tepat dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagaimanapun Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka penangannyapun harus dengan cara cara yang luar biasa. Konsep pemiskinan bagi Koruptor masih harus diatur
dengan regulasi baru yang tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP
tentang asas legalitas. Namun demikian kerjasama dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas Korupsi sangatlah
penting, bagaimanapun korupsi telah merusak seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan menghambat laju pembangunan di negara kita. Sanksi pidana pemiskinan koruptor masih perlu diterapkan dalam beberapa kasus
korupsi dengan harapan dapat menimbukan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pepatah Belanda yang terkenal bahwa “seorang pencuri kuda dihukum bukan karena dia mencuri kuda, tapi dia dihukum supaya orang lain tidak ikut mencuri kuda”
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 20 Jul 2022 01:48 |
Last Modified: | 20 Jul 2022 01:48 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17314 |