Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto) = A Juridical Overview of the Crime of Transporting Timber Without a Certificate of Legal Forest Products (Case Study of Decision Number 66 / Pid.Sus / 2017 / PN.Gto)

TRISNA GAMAYANTI MA’NA (B011171386) “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto)”. (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II).
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan dalam kasus turut serta tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan pertimbangan hukum pidana materil terhadap turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan terkait dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.
Hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan kualifikasi pada putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Gto melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, yakni turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat-alat bukti yang diajukan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, maka perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni dakwaan alternatif kesatu. Hakim juga tetap mempertimbangkan kondisi terdakwa, namun perbuatan terdakwa tetap dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan.
Keywords : Turut Serta, Tindak Pidana, Mengangkut, Kayu