TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT LAPORAN TRANSAKSI REKENING PALSU ( Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks ) = JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTIONS TO MAKE FAKE ACCOUNT TRANSACTIONS (Case Study No.748 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks)

Siva Rezsya Dwi Putri (B0111 17 369), Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Membuat Laporan Transaksi Rekening Palsu (Studi Kasus: Studi Kasus No.748/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Dibimbing oleh Abdul Asis , selaku Pembimbing I dan Audyna MayaSari Muin, selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana membuat laporan transaksi rekening palsu dalam pandangan hukum pidana ; dan (ii) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terahadap tindak pidana laporan transaksi rekening palsu (Studi Kasus Putusan No 748/Pis.Sus/2019/PN.Mks).
Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skrispi ini. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang – undangan, bahan hukum sekunder seperti makalah atau jurnal, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum yaitu data primer ataupun data sekunder di analisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu dengan meneelaah, menjelaskan, dan menggambarkan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dikaji guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.
Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah (i) kualifikasi tindak pidana perbankan diatur pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (ii) Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana Perbankan pada putusan No.748/Pid.sus/2019/Pn.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang di dakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan 49 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Keywords : Tindak Pidana, Perbankan