ANALISIS YURIDIS TERHADAP RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II DAN DELEGATED REGULATION OLEH UNI EROPA BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 = JURIDICAL ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II AND DELEGATED REGULATION BY THE EUROPEAN UNION BASED ON THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

ANNISA DWI RAMADHANIA NASURA (B011171358) dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation Oleh Uni Eropa Berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade 1994”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Laode Muhammad Syarif sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai Crude Palm Oil (CPO) dalam rezim hukum perdagangan internasional, penerbitan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation oleh Uni Eropa berdasarkan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan produsen kelapa sawit guna meningkatkan kualitas produk sawit Indonesia agar tidak dikategorikan berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier, meliputi jurnal, literatur buku, laporan penelitian ilmiah dan artikel serta literatur dalam internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan mengenai Crude Palm Oil (CPO) ialah berbentuk sistem sertifikasi keberlanjutan, yang dimana masing-masing sertifikasi ini memiliki tingkat kedalaman, detail dan cakupan yang berbeda. 2) Penerbitan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation oleh Uni Eropa melanggar Pasal I: 1 tentang General Most-Favored-Nation Treatment, Pasal III: 4 tentang National Treatment on Internal Taxation and Regulation, Pasal XI: 1 tentang General Elimination of Quantitative Restrictions dan kriteria pengecualian pada Pasal XX tentang General Exceptions dalam GATT 1994 tidak dapat diterapkan pada kasus sengketa Uni Eropa-Indonesia ini. 3) Peraturan perundangan-undangan nasional yang relevan dengan ISPO membolehkan pembukaan lahan pertanian, tapi harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang berbahaya seperti pembukaan lahan dengan pembakaran. Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha perkebunan sawit harus menghentikan praktik-praktik pembukaan lahan yang merusak (destructive).

Kata Kunci: Crude Palm Oil (CPO), RED, Delegated Regulation, GATT 1994.