Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/Pn Unh)

Yusril Firdaus (B011171045), “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)”. (Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan pada putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. (2) Bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan pada putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dakwaan JPU hanya fokus pada Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 terkait tidak adanya izin pinjam lokasi dari Menteri. Padahal, korporasi juga melakukan pertambanga nikel dengan pola terbuka pada kawasan hutan lindung yang melanggar Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Selain itu, penerapan sanksi hanya menerapkan sanksi pidana denda, padahal pidana denda pada Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tidak berdiri sendiri, tetapi diterapkan secara bersama dengan pidana penjara.