TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN RECHTSVERVOLGING) TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks) = Juridicial Review of Decision to be Free from All Lawsuits (Onslag Van Rechtsvervolging) Against the Criminal Case of Land Grabbing (Case Study of Decision Number 315/Pid.B/2020/PN.Mks)

SITI ISTI DWI PRATIWI (B011171309) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) Terhadap Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks)”. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing utama dan Haeranah selaku pembimbing pendaming.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana penyerobotan tanah dalam hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Kemudian hasil penelitian penulis dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.
Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam KUHP pada Pasal 167, tindak pidana penyerobotan tanah termasuk delik Kejahatan karena terletak pada buku dua : kejahatan dalam KUHP. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Onslag van Rechtsvervolging pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah dengan nomor register perkara nomor 315/Pid.B/2020/PN.Mks sudah tepat karena telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata karena adanya sengketa kepemilikan hak.
Keywords : Onslag Van Rechtsvervolging, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah