SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

ARMAN MUHLIS (B012191059) “Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” dibimbing oleh Zulkifli Aspan Selaku Pembimbing I dan Anshori Ilyas Selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan hak konstitusional warga negara terhadap sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian di Perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dikaji.
Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) Pemilihan umum terhadap konsep presidential threshold merupakan suatu hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensil, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945. (2) Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden secara konstitusional yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 dalam prinsip demokrasi konstitusional mengkebiri hak konstitusional setiap warga negara, Dengan adanya ketentuan Presidential Threshold jelas bahwa pemerintahan semakin membatasi hak konstitusional warga negara.