PENGATURAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Rikman Rivaldi (B012182016) Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan dan Romi Librayanto.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Karakteristik Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen setelah Perubahan kedua UU KPK menjadi UU No 19 tahun 2019.
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah pembuatan undang-undang serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi Fungsional Perubahan kedua UU KPK menjadi UU No 19 tahun 2019 dari aspek Goal Independence dan intrument Independence telah independen maka Independensi Fungsional KPK terpenuhi sedangkan Independensi Administratif dari aspek Financial Independence independen namun Personel Independence KPK tidak independen maka Independensi Administrasi KPK tidak terpenuhi.