Rivaldi, Rikman (2022) PENGATURAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of cover]](/17217/1.hassmallThumbnailVersion/B012182016_tesis_20-06-2022%20cover1.png)
![](/17217/1.haspreviewThumbnailVersion/B012182016_tesis_20-06-2022%20cover1.png)
B012182016_tesis_20-06-2022 cover1.png
Download (119kB) | Preview
![[thumbnail of bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012182016_tesis_20-06-2022 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of daftar pustaka]](/style/images/fileicons/text.png)
B012182016_tesis_20-06-2022 dp.pdf
Download (333kB)
![[thumbnail of full text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012182016_tesis_20-06-2022.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Rikman Rivaldi (B012182016) Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan dan Romi Librayanto.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Karakteristik Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen setelah Perubahan kedua UU KPK menjadi UU No 19 tahun 2019.
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah pembuatan undang-undang serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi Fungsional Perubahan kedua UU KPK menjadi UU No 19 tahun 2019 dari aspek Goal Independence dan intrument Independence telah independen maka Independensi Fungsional KPK terpenuhi sedangkan Independensi Administratif dari aspek Financial Independence independen namun Personel Independence KPK tidak independen maka Independensi Administrasi KPK tidak terpenuhi.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 29 Jun 2022 00:53 |
Last Modified: | 29 Jun 2022 00:54 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/17217 |